PeteronganViral

Bikin Geger! Menu MBG Jombang Viral, Publik Langsung Adu Argumen

Penampakan menu MBG di SPPG Brudu, Sumobito, Jombang. (Istimewa)

Sumobito, Peterongan Viral - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumobito, Kabupaten Jombang, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah foto menu makanan yang dibagikan kepada siswa viral. Unggahan tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, terutama di Facebook, dengan berbagai tanggapan yang saling bertolak belakang.

Baca Juga: Diam-Diam Bisa Jerat! KPK Datangi Jombang, Pejabat & DPRD Dapat Peringatan Keras Soal Gratifikasi

Dalam unggahan yang beredar, terlihat menu MBG yang disajikan di SPPG Brudu Sumobito untuk dua hari berbeda. Pada hari pertama, menu terdiri dari nasi putih, tempe, balado terong, jeruk, serta potongan ayam dalam jumlah terbatas. Sementara di hari berikutnya, menu berisi nasi putih, pisang, tahu goreng, dan ayam dengan varian berbeda.

Konten tersebut langsung menyita perhatian publik dan menuai ratusan komentar. Sebagian netizen mengkritik menu yang dianggap kurang layak jika dibandingkan dengan anggaran program, bahkan ada yang menyindir kualitas makanan tersebut. Kritik juga datang dari warganet yang menilai pihak sekolah seharusnya berani menolak jika menu tidak memenuhi standar gizi yang semestinya.

Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang membela program tersebut. Beberapa komentar menyebut bahwa makanan yang diberikan sudah cukup dan disukai oleh para siswa. Bahkan disebutkan bahwa makanan sering habis tanpa sisa, menandakan anak-anak tetap menikmatinya.

Baca Juga: Terbongkar! Oknum PNS Surabaya Jadi Dalang Pencurian Rel Kereta di Jombang, Polisi Ungkap Peran Mengejutkan

Menanggapi polemik yang berkembang, pihak pengelola program MBG setempat memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa menu yang disajikan telah disesuaikan dengan standar gizi dan dilengkapi dengan informasi kandungan nutrisi. Selain itu, pihak sekolah sebagai penerima manfaat juga disebut tidak menyampaikan keluhan secara resmi terkait menu tersebut.

Kasus ini menjadi gambaran bagaimana program pemerintah yang bertujuan baik tetap bisa memicu perdebatan publik, terutama ketika transparansi dan persepsi masyarakat belum sepenuhnya selaras.