 |
| Ilustrasi |
JOMBANG – Rencana pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 senilai Rp476,25 juta menjadi sorotan sejumlah pihak. Organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran tersebut di tengah berbagai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sekretariat DPRD Jombang mengalokasikan anggaran hampir setengah miliar rupiah untuk pengadaan beberapa jenis pakaian dinas anggota dewan.
Baca Juga: Heboh! Eks Kepala Desa di Jombang Terseret Dugaan Korupsi Dana Desa
Pengadaan tersebut terbagi dalam empat paket pekerjaan, yakni:
Pakaian Sipil Harian DPRD: Rp187.500.000
-
Pakaian Sipil Resmi DPRD: Rp97.500.000
-
Pakaian Bercirikan Khas Daerah DPRD: Rp97.500.000
-
Pakaian Harian Lengan Panjang DPRD: Rp93.750.000
Wakil Ketua II Eksternal PC PMII Jombang, Purwanto, menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, belanja untuk pakaian dinas dengan nilai ratusan juta rupiah berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Fakta Mengejutkan! Mayoritas PPPK Jombang Tolak Tugas Ini
Ia menilai, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti lapangan kerja, kesejahteraan, pembangunan desa, hingga masalah lingkungan, pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan anggaran.
Selain itu, PMII juga mendorong adanya transparansi dalam proses pengadaan tersebut. Publik, menurutnya, berhak mengetahui mekanisme pengadaan, pihak penyedia, serta perhitungan anggaran yang digunakan.
“Setiap rupiah yang digunakan dalam APBD berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas,” ujar Purwanto.
Baca Juga: Gelombang OTT Menghantui Kepala Daerah! Awal 2026 Jadi Peringatan Keras bagi PemDa
PMII berharap DPRD Jombang dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah serta menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Jombang terkait tanggapan atas kritik yang disampaikan organisasi mahasiswa tersebut.